Diketahui ada 10 indikator yang menjadi ukuran kemudahan berusaha di suatu negara yakni kemudahan memulai usaha, kemudahan memperoleh sambungan listrik, pembayaran pajak, pemenuhan kontrak, penyelesaian kepailitan, pencatatan tanah dan bangunan, permasalahan izin pembangunan, kemudahan memperoleh kredit, perlindungan investor, dan perdagangan lintas negara.
Jokowi menyebut, memulai usaha di Indonesia melewati prosedur dan waktu panjang, yaitu membutuhkan 11 prosedur dengan waktu selama 13 hari. Jokowi pun membandingkan dengan China. “Kalau kita bandingkan dengan China prosedurnya hanya 4 waktunya hanya 9 hari. Artinya kita harus lebih baik dari mereka,” ujar Jokowi.
Pemerintah berencana menghapus beberapa aturan dalam mendirikan bangunan gedung. RUU Cipta Kerja ini merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Ketentuan yang rencananya akan dihapus tersebut tertuang dalam Pasal 8 hingga Pasal 14. meliputi persyaratan administratif, tata bangunan, peruntukan dan intensitas, hingga arsitektur sebuah bangunan.
Infografik penjelasan mengenai penjelasan Omnibus Law
Pemerintah berencana menghapus wewenang pemerintah daerah (pemda) dalam pengaturan tata ruang. Hal ini diketahui berdasarkan draf Pasal 18 Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja
Pemerintah daerah mesti menyesuaikan sendiri regulasinya dengan Omnibus Law apabila rancangan undang-undang sapu jagad itu resmi berlaku. Demikian diungkapkan Wakil Ketua Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia